Regulasi dan Kebijakan Pemerintah tentang Penggunaan Mercury (Hg) di Indonesia

Mercury (Hg) adalah logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Sebagai elemen yang tidak terurai, merkuri dapat bertahan di lingkungan selama bertahun-tahun, menyebabkan dampak jangka panjang pada ekosistem dan kesehatan manusia. Karena bahayanya, pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah memberlakukan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mengontrol penggunaan merkuri. Artikel ini akan membahas berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penggunaan merkuri, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta upaya yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan merkuri di masa depan.

Mengapa Penggunaan Mercury (Hg) Perlu Diatur?

Baca Juga: Bagaimana Mercury (Hg) Mempengaruhi Ekosistem Air dan Kehidupan Laut

Mercury memiliki berbagai aplikasi industri, termasuk dalam penambangan emas, produksi baterai, dan alat kesehatan seperti termometer. Namun, penggunaan merkuri dalam berbagai sektor ini memiliki potensi risiko yang sangat tinggi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa regulasi terhadap penggunaan merkuri sangat penting:

1. Dampak Kesehatan
   Paparan merkuri, terutama dalam bentuk metilmerkuri, dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, ginjal, dan organ lainnya. Pada ibu hamil, paparan merkuri dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin.
2. Pencemaran Lingkungan
   Mercury dapat terakumulasi di dalam ekosistem, terutama di lingkungan air, di mana ia dapat merusak ekosistem dan mencemari rantai makanan. Ikan yang terkontaminasi merkuri dapat membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsinya.
3. Perjanjian Internasional
   Indonesia adalah salah satu penandatangan Konvensi Minamata, sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi dan pelepasan merkuri dan senyawa merkuri.

Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Indonesia tentang Mercury

Baca Juga: Mercury (Hg) dalam Lingkungan: Sumber, Bahaya, dan Cara Pencegahan

Indonesia memiliki berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk mengendalikan penggunaan dan emisi merkuri. Beberapa kebijakan utama diantaranya adalah:

1. Konvensi Minamata tentang Mercury
   Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata pada tahun 2017, menunjukkan komitmen negara untuk mengurangi dan menghapuskan penggunaan merkuri dalam berbagai sektor. Konvensi ini menuntut negara-negara anggota untuk mengontrol penggunaan merkuri dan mengurangi emisi serta pelepasannya ke lingkungan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.81/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2019
   Peraturan ini mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Indonesia. Rencana ini mencakup berbagai sektor, termasuk penambangan emas, kesehatan, energi, dan industri, dengan target pengurangan merkuri hingga tahun 2030.
3. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
   Peraturan ini mengatur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, termasuk merkuri. Penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan merkuri harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah pencemaran lingkungan.
4. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
   Peraturan ini menetapkan langkah-langkah untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri dalam berbagai sektor, termasuk pertambangan, manufaktur, energi, dan kesehatan. Ini mencakup strategi pengurangan emisi merkuri dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Tantangan dalam Implementasi Regulasi dan Kebijakan

Baca Juga: Dampak Mercury (Hg) terhadap Kesehatan Manusia: Apa yang Perlu Anda Ketahui

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan kebijakan untuk mengendalikan penggunaan merkuri, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Penambangan Emas Skala Kecil (PESK)
   Penambangan emas skala kecil (PESK) merupakan salah satu sektor terbesar yang menggunakan merkuri. Meskipun dilarang, penggunaan merkuri dalam PESK masih sering terjadi karena kurangnya kesadaran dan alternatif teknologi yang terjangkau.
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum
   Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah menjadi salah satu hambatan utama dalam mengendalikan penggunaan merkuri. Pelanggaran regulasi seringkali sulit dideteksi dan ditindaklanjuti, terutama di daerah-daerah terpencil.
3. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi
   Banyak pekerja dan masyarakat yang masih belum memahami bahaya merkuri dan pentingnya regulasi yang mengaturnya. Edukasi dan sosialisasi mengenai risiko merkuri masih perlu ditingkatkan.
4. Pengelolaan Limbah yang Buruk
   Pengelolaan limbah yang mengandung merkuri masih menjadi masalah besar, terutama dalam hal pengumpulan, transportasi, dan pembuangan yang aman. Banyak limbah merkuri yang dibuang sembarangan, yang kemudian mencemari tanah dan air.

Upaya untuk Meningkatkan Pengelolaan Mercury di Indonesia

Baca Juga: Gejala Keracunan Karbon Monoksida yang Harus Anda Ketahui

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan pengelolaan merkuri di Indonesia, beberapa upaya dapat dilakukan:

1. Pengembangan Teknologi Alternatif
   Pemerintah dan industri perlu bekerja sama untuk mengembangkan dan mempromosikan teknologi alternatif yang ramah lingkungan, terutama di sektor penambangan emas skala kecil. Misalnya, teknologi pengolahan emas bebas merkuri harus diperkenalkan dan disubsidi agar dapat diakses oleh penambang kecil.
2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum
   Pengawasan terhadap penggunaan merkuri harus ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat. Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
3. Edukasi dan Sosialisasi yang Lebih Intensif
   Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya merkuri dan regulasi yang mengaturnya harus lebih intensif, terutama di komunitas-komunitas yang rentan terhadap paparan merkuri. Kampanye yang melibatkan media massa, media sosial, dan tokoh masyarakat dapat meningkatkan kesadaran publik.
4. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Limbah
   Kapasitas pengelolaan limbah berbahaya perlu ditingkatkan melalui pelatihan, peralatan, dan infrastruktur yang memadai. Pemerintah juga dapat mendorong industri untuk berinvestasi dalam teknologi pengelolaan limbah yang lebih baik.
5. Kerjasama Internasional
   Mengingat masalah merkuri bersifat global, kerjasama internasional sangat penting. Indonesia perlu terus berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional seperti Konvensi Minamata dan bekerja sama dengan negara lain untuk berbagi teknologi dan pengalaman dalam pengelolaan merkuri.

Kesimpulan

Baca Juga: Mendeteksi Karbon Monoksida di Rumah: Panduan Lengkap

Regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penggunaan merkuri telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Namun, tantangan dalam implementasi regulasi ini masih perlu diatasi melalui berbagai upaya, termasuk pengembangan teknologi alternatif, peningkatan pengawasan, edukasi yang lebih intensif, dan kerjasama internasional. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengendalikan penggunaan merkuri dan meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan.